Kegelisahan puan tanpa tumpuan
Pada hari itu, saya mencoba mengukur kesunyian jeritan seorang perempuan yang suaranya
terbungkam di dalam tembok tebal sebuah ruang domestik, saya melihat celah-celah dari
tembok yang menjulang tinggi di hadapan saya, semakin mencoba untuk menelaah celah
tersebut, semakin tidak asing rasanya untuk diterima oleh kedua telinga saya.
Ada Apa dengan Hukum Edisi 2
Pengerdilan Perempuan : Hak Hak Perempuan Masih Dialpakan dalam Dunia Ketenagakerjaan
Peringatan International Women’s Day yang jatuh pada 8 Maret tahun ini menjadi momentum yang tepat untuk menggali kembali hak-hak buruh perempuan yang hingga kini belum terakomodasi. Ketimpangan peran dan diskriminasi di lapangan pekerjaan masih kerap terjadi.
UKT Selangit, Mahasiswa Terlilit. Dimana Kasih Ibu (Rektor) Kepada Beta
Baru-baru ini, terkuaklah fakta mengejutkan bahwa Rektor Unpad telah secara diam-diam menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru angkatan tahun 2023. Kenaikan UKT tanpa alasan yang jelas ini memunculkan pertanyaan akan konsistensi nilai-nilai keadilan dalam institusi pendidikan.
Keadilan Rumpang, Pulau Rempang
Konflik agraria merupakan pertentangan berkepanjangan berupa tarik menarik antarpara pihak memperebutkan akses–terkait dan meliputi–tanah. Di tanah air yang kaya akan sumber daya, yakni Indonesia, konflik agraria sering kali terjadi. Hak atas tanah diperebutkan atas nama perkembangan perekonomian.
Salah satu konflik agraria yang baru-baru ini terjadi di bumi pertiwi
RUU Daerah Khusus Jakarta: Ibu Kota Dindahkan, Nasib Jakarta Dipertanyakan
Pencanangan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah mulai terealisasikan. Pemerintah mencoba memberikan upayanya untuk tetap menjaga eksistensi kekhususan Jakarta sebagai ‘mantan’ ibu kota dengan membuat Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Namun, upaya pemerintah dengan segala lika-liku unsur kepentingannya malah menggoreskan luka di muka Jakarta. Nihilnya partisipasi publik yang bermakna, runtuhnya kepercayaan masyarakat, dan porak-porandanya rencana desentralisasi menjadi awal bencana demokrasi yang kemudian membuka jalan bagi otoritarianisme.
Menggugat Presiden Jokowi Agar Kembali Ke Jalan Demokrasi
Tidak bisa dipungkiri, Presiden Jokowi telah banyak berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Namun, dibalik prestasinya terdapat sisi gelap yaitu banyaknya kebijakan dan tindakan yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat dan mengancam demokrasi. Mulai dari membangun dinasti politik yang merusak sistem demokrasi, melakukan pembajakan legislasi, mengingkari janji memberantas korupsi, melanggengkan kekuasaan, hingga menggerakkan aparat negara untuk memenangkan paslon tertentu. Kini Jokowi berubah dari seorang presiden menjadi seorang despot.
